Telset.id – Presiden AS Donald Trump menandatangani memorandum keamanan nasional yang bertujuan menempatkan kecerdasan buatan (AI) paling canggih ke dalam genggaman militer Amerika Serikat. Langkah ini diambil kurang dari sepekan setelah Trump meneken perintah eksekutif yang berupaya mengatur industri AI yang sedang melesat pesat.
Berdasarkan memorandum yang ditandatangani pada Jumat (5/6/2026), pemerintahan Trump membangun kerangka kerja baru untuk “mempercepat adopsi AI” di seluruh jaringan badan pertahanan federal dan “mengadaptasi teknologi komersial serta sumber terbuka terbaik untuk penggunaan misi.”
“Para pria dan wanita yang membela negara kita berhak mendapatkan AI terbaik, paling aman, dan paling andal di dunia, dan warga negara kita berhak mengetahui bahwa AI tersebut ditangani secara bertanggung jawab dengan perhatian dan keseriusan yang mereka harapkan,” ujar Michael Kratsios, Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi Gedung Putih, melalui unggahan di X.
Secara lebih rinci, memorandum tersebut menyatakan bahwa pemerintah AS akan melakukan “onboarding cepat model AI paling canggih dari berbagai vendor.” Selain percepatan adopsi, Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga diwajibkan mengeluarkan arahan terbaru mengenai sistem senjata otonom.
Memorandum ini juga memperkenalkan pembatasan baru terhadap model AI yang digunakan oleh pemerintah, di mana “tidak ada entitas, komersial atau lainnya, yang dapat menonaktifkan, menurunkan, atau memodifikasi sistem AI yang menjadi andalan para prajurit Amerika tanpa persetujuan sebelumnya.”
Namun, ada satu batasan dalam memorandum tersebut, yaitu jaringan badan pertahanan AS tidak boleh membuat atau merilis model AI yang dirancang untuk “menyensor kebebasan berbicara, menanamkan bias ideologis, atau melakukan pengawasan ilegal terhadap rakyat Amerika.” Meski demikian, pemerintahan Trump tetap tertarik untuk memengaruhi “model perbatasan” (frontier models) karena perintah eksekutif Trump awal pekan ini akan memberikan pemerintah AS waktu 30 hari untuk meninjau model AI tersebut sebelum dirilis ke publik.
Langkah ini merupakan eskalasi signifikan dalam penggunaan teknologi AI oleh militer AS. Kebijakan ini memungkinkan integrasi cepat model AI komersial tercanggih ke dalam sistem pertahanan, yang mencakup berbagai aspek mulai dari analisis intelijen hingga sistem senjata otonom.
Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan kecepatan adopsi AI dengan kebutuhan keamanan nasional. Pembatasan baru yang melarang modifikasi sistem AI tanpa persetujuan menunjukkan kekhawatiran pemerintah terhadap potensi kerentanan yang bisa dieksploitasi oleh pihak lawan. Selain itu, teknologi AI militer kini semakin canggih, seperti yang terlihat pada sistem Israel yang bisa melihat tembus dinding.
Keputusan Trump ini juga berpotensi memicu perdebatan etis dan hukum. Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan prajuritnya memiliki akses ke teknologi terbaik. Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan AI dalam konteks militer, termasuk risiko eskalasi konflik yang tidak terkendali. Sebelumnya, SpaceX menaikkan harga koneksi Starshield untuk drone militer AS, menunjukkan meningkatnya ketergantungan pada teknologi komersial untuk keperluan pertahanan.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan Trump serius dalam membangun keunggulan AI di bidang militer, meskipun di sisi lain mereka juga berupaya mengatur industri AI melalui perintah eksekutif. Kebijakan ini bisa menjadi preseden bagi negara-negara lain untuk mengikuti jejak AS dalam mengintegrasikan AI ke dalam sistem pertahanan nasional mereka.
Dengan adanya memorandum ini, militer AS diprediksi akan segera mengadopsi berbagai model AI canggih dari perusahaan-perusahaan teknologi terkemuka. Langkah ini juga menimbulkan spekulasi tentang apakah AI yang digunakan oleh militer akan berbeda secara fundamental dengan AI yang tersedia untuk publik, mengingat adanya pembatasan ketat terhadap modifikasi sistem. Bahkan, iPhone menjadi standar militer setelah NATO resmi menggunakan produk Apple, menunjukkan tren adopsi teknologi komersial oleh militer.
Kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi dinamika geopolitik global, terutama dalam perlombaan senjata AI antara AS, China, dan Rusia. Dengan mempercepat adopsi AI di militer, Trump ingin memastikan bahwa AS tetap menjadi pemimpin dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI untuk keperluan pertahanan.
Pengamat menilai bahwa langkah ini juga merupakan respons terhadap perkembangan AI di negara-negara lain yang juga gencar mengembangkan teknologi serupa untuk keperluan militer. Dengan adanya memorandum ini, AS berharap dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di bidang teknologi pertahanan.
Ke depannya, implementasi memorandum ini akan diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, termasuk anggota Kongres dan organisasi hak asasi manusia. Mereka akan memantau apakah penggunaan AI oleh militer AS sesuai dengan hukum internasional dan tidak melanggar hak-hak sipil.
Secara keseluruhan, langkah Trump ini menandai babak baru dalam integrasi AI dengan militer AS. Kebijakan ini tidak hanya akan memengaruhi cara militer AS beroperasi, tetapi juga akan membentuk masa depan regulasi AI secara global.
Komentar
Belum ada komentar.