Pemerintah Inggris Perluas Lisensi BBC ke Netflix dan YouTube

Telset.id – Pemerintah Inggris berencana memperluas cakupan lisensi BBC senilai £180 per tahun agar mencakup platform streaming seperti Netflix, Disney+, dan YouTube. Perubahan ini akan diumumkan sebelum Natal melalui pembaruan piagam (charter renewal) BBC, dan menjadi salah satu perubahan pendanaan paling signifikan bagi lembaga penyiaran publik Inggris dalam beberapa tahun terakhir.

Perluasan lisensi BBC ke platform streaming ini menyasar celah yang selama ini dimanfaatkan sebagian rumah tangga untuk menghindari pembayaran lisensi. Saat ini, lisensi tahunan £180—gratis untuk warga berusia di atas 75 tahun dan mendapat diskon bagi pemirsa tunanetra—merupakan model pendanaan utama BBC. Penduduk Inggris wajib membayarnya jika menonton siaran langsung dan konten on-demand di televisi, bahkan ketika mereka tidak menonton konten dari BBC sendiri.

Dengan proposal baru, pemirsa yang ingin menyaksikan Netflix, Disney+, atau YouTube lewat televisi tetap harus membayar lisensi BBC meski tidak pernah membuka BBC iPlayer. Pemerintah menyebut skema ini sebagai upaya menutup celah yang membuat sebagian orang bisa menonton konten televisi tanpa membayar lisensi.

Alasan Pemerintah Inggris Perluas Lisensi BBC

Menurut sumber Whitehall yang berbicara kepada The Independent, gagasan ini diajukan “karena orang-orang dapat menggunakannya untuk menghindari pembayaran saat ini.” Sumber tersebut menambahkan, “Tidak adil jika orang pada dasarnya dapat menonton konten televisi tetapi menghindari lisensi.”

Logikanya, semakin mudah lisensi dihindari, semakin sedikit orang yang membayar—dan itu menjadi alarm bagi pendanaan BBC. Sebagian besar rumah tangga berkontribusi pada lisensi, tetapi ada sejumlah rumah tangga yang menghindari biaya tahunan dengan masuk ke internet melalui perangkat seluler dan komputer untuk menonton konten.

Karena mayoritas pemirsa mengandalkan televisi dan perangkat streaming untuk menonton layanan tersebut, perluasan lisensi BBC ke platform digital dinilai dapat menutup celah ini. Kondisi ini memperkuat urgensi reformasi pendanaan di tengah tekanan fiskal yang dihadapi lembaga penyiaran publik.

Tekanan terhadap pendanaan BBC terlihat dari data yang diungkapkan lembaga tersebut. BBC melaporkan “539.000 lisensi TV lebih sedikit berlaku pada tahun hingga 31 Maret 2026,” seperti dikutip The Independent. Dalam lima tahun terakhir, BBC kehilangan dua juta lisensi.

Juru bicara BBC kepada The Independent menjelaskan posisi lembaga: “Kami secara konsisten berargumen bahwa model pendanaan saat ini sudah usang dan perlu direformasi. Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan piagam baru yang menyediakan pendanaan berkelanjutan, memadai, dan universal agar BBC dapat melayani audiens selama generasi mendatang.”

Ke Mana Uang Lisensi BBC Dialokasikan?

Hingga saat ini, lisensi tetap £180 per tahun. Namun, baik pemerintah Inggris maupun BBC belum menyatakan apakah biaya tersebut akan naik jika perubahan ini diberlakukan. Informasi lebih lanjut diperkirakan baru diumumkan saat pembaruan piagam BBC diterbitkan beberapa bulan mendatang.

Yang sudah diketahui adalah rencana penggunaan dana dari kesepakatan lisensi yang mencakup platform streaming. Sebagian pendapatan lisensi diinvestasikan untuk program BBC, termasuk acara drama dan penyiaran. Sumber Whitehall menyebut pendanaan jurnalisme lokal sebagai salah satu prioritas pengeluaran BBC.

Selain itu, dana tersebut juga akan membantu memerangi misinformasi dan berita palsu. Menurut sumber yang sama, hal ini disebut sebagai katalis bagi kebangkitan partai politik seperti Reform di Inggris.

Dampak perluasan lisensi BBC terhadap pemirsa dan industri streaming menjadi perhatian analis. Telset.id merujuk pandangan Richard Broughton, Executive Director di Ampere Analysis, yang menempatkan kesepakatan ini dalam konteks yang lebih luas.

Menurut Broughton, “Jika kesimpulan pembuat kebijakan adalah bahwa BBC yang kuat dibutuhkan di pasar saat ini—untuk melindungi industri konten Inggris, memastikan konten yang relevan bagi setiap negara bagian dibuat, memastikan output berita tetap solid, dan sebagainya—maka mekanisme pendanaan BBC perlu diubah.”

Broughton menilai mengganti atau menambah lisensi akan menjadi tantangan besar. “Menerapkannya sebagai pajak bagi semua rumah tangga memang layak, tetapi desain lisensi sebagai instrumen independen dari pajak dan ditinjau hanya pada interval periodik secara khusus disusun untuk memastikan pendanaan BBC terlindungi dan terpisah dari pembahasan anggaran yang lebih luas,” ujarnya. “Penyiar layanan publik yang jelas independen memiliki keunggulan demokratis yang kuat, dan mempertahankan independensi ini dengan rezim berbasis pajak bisa lebih menantang.”

Beralih ke model periklanan juga dinilai bukan opsi. Broughton meyakini model iklan hanya bisa menjadi “tambahan bagi model berbasis lisensi” dan “akan merugikan pemain komersial yang sudah berada dalam tekanan,” seperti ITV, Channel 4, dan Channel 5.

Bagi pemirsa yang berhenti membayar lisensi, Broughton menyoroti risiko finansial dari layanan berbayar sekunder. “Dalam hal ini, tambahan £180/tahun secara efektif akan diambil dari pendapatan disposabel mereka, dan mereka perlu membuat keputusan tentang apa yang akan mereka kurangi pengeluarannya—yang dapat berdampak pada produk berbayar yang dianggap rumah tangga sebagai non-esensial (tetapi sama-sama dapat memengaruhi pengeluaran hiburan atau waktu luang yang lebih luas),” jelasnya.

Terkait penerapan aturan, Broughton melihat potensi tantangan penegakan. “Mengidentifikasi siapa yang harus membayar lisensi akan mengharuskan penyedia layanan streaming melaporkan nama/alamat secara terpusat kepada TV Licensing—jika tidak, penghindaran bisa tetap menjadi masalah signifikan bagi BBC,” tutupnya.

Perluasan lisensi BBC ke platform streaming juga menempatkan Inggris dalam sorotan kebijakan digital yang lebih luas. Langkah ini menunjukkan bagaimana pemerintah mulai mempertimbangkan ulang hubungan antara penyiaran publik dan ekonomi platform digital, seiring perubahan perilaku menonton masyarakat yang beralih ke layanan streaming.

Bagi BBC, proposal ini menjadi upaya mempertahankan model pendanaan universal di tengah penurunan jumlah lisensi. Bagi pemirsa, perubahan ini berpotensi menambah beban biaya tahunan yang harus dialokasikan dari pendapatan disposabel, dengan konsekuensi pada pilihan pengeluaran hiburan lainnya. Bagi industri streaming, rencana pelaporan data pelanggan ke TV Licensing menjadi isu kepatuhan baru yang perlu diantisipasi.

Pemerintah Inggris dijadwalkan mengumumkan detail lengkap perubahan ini sebelum Natal melalui pembaruan piagam BBC. Hingga saat itu, besaran lisensi tetap £180 per tahun dan belum ada konfirmasi mengenai penyesuaian tarif.

[ META_DESCRIPTION ]
Pemerintah Inggris berencana memperluas lisensi BBC £180 ke Netflix, Disney+, dan YouTube. Perubahan diumumkan sebelum Natal 2026.