Telset.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan peran penting tokoh agama dalam mencegah penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian berbasis isu agama di ruang digital. Ajakan itu disampaikan Meutya saat membuka Konferensi Nasional IX Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia Tahun 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (17/11/2026).
Menurut Meutya, keterlibatan pemuka agama menjadi kunci agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi palsu yang dapat memicu konflik dan merusak kerukunan. Ia menilai tantangan ruang digital kini semakin nyata seiring maraknya disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu diskriminasi hingga kekerasan.
“Digitalisasi dapat membantu komunikasi, tetapi di saat bersamaan juga dapat mengganggu atau mendisrupsi komunikasi yang saat ini sudah terjalin dengan amat baik di antara kita,” kata Meutya dalam agenda tersebut.
Meutya menyoroti bahwa isu agama menjadi salah satu materi yang paling mudah disalahgunakan sebagai bahan misinformasi. Karena itu, ia menegaskan posisi FKUB menjadi sangat penting untuk memastikan perbedaan keyakinan tidak dimanfaatkan sebagai pemicu konflik, baik di ruang digital maupun dalam kehidupan sehari-hari.
“Karena memang yang paling mudah digunakan sebagai misinformasi adalah hal-hal yang menyangkut agama. Padahal tidak benar. Jadi, ini kenapa FKUB menjadi penting sekali,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Meutya juga mengingatkan bahwa penggunaan sentimen agama untuk menyerang kelompok lain tidak akan membawa kemenangan bagi pihak mana pun. Ia secara khusus meminta FKUB menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat ketahanan informasi masyarakat.
“Kami memohon kepada FKUB untuk berkenan menjadi penggerak ketahanan informasi di tengah masyarakat. Berkenan membangun etika komunikasi digital yang menghargai keberagaman,” ungkap Meutya.
Ancaman Konten Palsu Berbasis AI
Meutya menjelaskan, tantangan ruang digital semakin kompleks karena teknologi kecerdasan artifisial (AI) kini memungkinkan pembuatan gambar, suara, dan video palsu yang menyerupai kenyataan. Konten semacam itu berpotensi memanipulasi persepsi masyarakat dan memicu sentimen keagamaan.
Kemampuan AI dalam merekayasa konten visual dan audio membuat upaya verifikasi informasi menjadi semakin menantang. Kondisi ini memperkuat alasan mengapa ketahanan informasi di tingkat masyarakat, termasuk melalui peran tokoh agama, dinilai mendesak. Langkah penguatan literasi digital pun disebut sejalan dengan berbagai inisiatif pemerintah di sektor teknologi, seperti dorongan pemanfaatan AI secara bertanggung jawab yang pernah dibahas dalam investasi digital AS.
Selain meminta FKUB menjadi penggerak ketahanan informasi, Meutya mengajak para pemuka agama memperluas edukasi literasi digital, terutama bagi orang tua dan anak-anak. Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui PP Tunas untuk melindungi anak dari risiko ruang digital, termasuk paparan konten yang tidak sesuai usia dan kecanduan digital.
Meutya menegaskan bahwa upaya menjaga konektivitas digital harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat dan penguatan persatuan. Melalui prinsip Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga (T3), Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pembangunan digital yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga memberikan manfaat bagi kehidupan sosial.
“Tidak ada makna membangun infrastruktur kalau tidak berujung kepada keterjagaan rasa kebersamaan kita dan rasa kerukunan kita,” ucap Meutya.
Ketahanan Informasi sebagai Prioritas
Pernyataan Meutya di Kupang menempatkan ketahanan informasi sebagai bagian dari agenda pembangunan digital nasional. Fokusnya bukan semata pada perluasan akses internet, tetapi juga pada kemampuan masyarakat menyaring dan menolak informasi palsu, khususnya yang menyentuh isu sensitif seperti agama.
Permintaan agar FKUB terlibat aktif menunjukkan pendekatan yang menempatkan tokoh agama sebagai mitra pemerintah, bukan sekadar objek kampanye literasi digital. Dalam konteks ini, FKUB didorong membangun etika komunikasi digital yang menghargai keberagaman sekaligus mencegah penyalahgunaan sentimen keagamaan di platform digital.
Isu etika dan tanggung jawab di ruang digital juga menjadi perhatian jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital dalam berbagai forum. Sebelumnya, pemimpin era digital didorong berani mengubah cara kerja lama agar mampu merespons tantangan teknologi yang terus berkembang.
Dengan menggandeng tokoh agama, pemerintah berupaya memperluas jangkauan pesan literasi digital hingga ke tingkat komunitas. Harapannya, masyarakat tidak hanya melek teknologi, tetapi juga memiliki ketahanan terhadap informasi palsu yang dapat memecah kerukunan.
Melalui konferensi ini, Meutya menutup pesannya dengan penekanan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus bermuara pada terjaganya rasa kebersamaan dan kerukunan. Upaya mencegah disinformasi berbasis isu agama pun ditempatkan sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda tersebut.





Komentar
Belum ada komentar.